Para Pakar Hukum Gelar Diskusi Tragedi Kanjuruhan Malang

SURABAYA - Para pakar Hukum menggelar diskusi Tragedi Kanjuruhan Malang ada beberapa hal yang dibicarakan.

Focus Group Discussion mengusung tema Pertanggungjawaban Pidana Kasus Tragedi Kanjuruhan Malang, yang digelar di Kampus B Unair Surabaya, Jum'at (25/11/2022).

Baca juga: Ungkap Penyebab Kerusuhan di Silo, Polres Jember Berhasil Amankan 14 Terduga Pelaku

Dalam diskusi tersebut yang dihadiri Pakar Pidana Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, menyampaikan" Terkait dengan pasal 359, analisis singkat, Kematian korban dalam tragedi kanjuruhan karena ke alpha-annya (kelalaian) bukan kesengajaan.

Dan Dalam hukum pidana ada mens rea, kasus tersebut tidak ada unsur kesengajaan karena sejak awal mereka (polisi) bertugas menjaga tempat itu." katanya

Baca juga: Mabuk dan Bawa Sajam Saat Karnaval, Pria ini Diamankan Polsek Jombang

Sambung Pakar pidana dalam diskusinya dengan Pertimbangan lain, kejahatan itu terjadi karena ada provokasi (dari korban) sehingga terjadi penembakan dalam kepanikan saat itu.

Ini jika dalam RUU KUHP sangat dipertimbangkan Jadi peran korban ini menjadi PENTING untuk menjadi pertimbangan, analisis singkat di pasal 360 KHUP

Baca juga: Pengacara Patra Respon Kamaruddin Giring Opini yang Rugikan PC

Perlu dipertimbangkan, ditemukan atau tidaknya mens rea atau justru memang kelalaian saja, sehingga menyebabkan korban massal luka luka dan menurutnya (red), Analisis pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 uu no 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Tidak relevan , tidak konek kaitan dalam akibat dan kesalahan pihak keamanan." kata Pakar Pidana Dalam diskusinya.

Sementara itu ditempat yang sama Dekan FH UNAIR - Pakar HAM Iman Prihandono juga menyampaikan dari hasil Analisis pelanggaran HAM dalam tragedi kanjuruhan membahas aspek salah satunya adalah sistem kebijakan oleh Negara.

Baca juga: Polsek Sanankulon Patroli Keamanan dalam Upaya Pemeliharaan Siskamtibmas dari Ancaman Tindak Kriminalitas.

dalam peristiwa kanjuruhan tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat Genosida atau Kejahatan Kemanusiaan, karena sejak awal tidak ditemukan pola atau kebijakan destruktif kedalam suatu kelompok, ras, etnis, ataupun niatan.

Iman prihandono juga memberikan Salah satu contoh kebijakan destruktif jika terjadi kerusuhan dengan memperbolehkan penggunaan alat senjata dengan tujuan membunuh. Dalam kasus ini, senjata gas air mata masuk dalam kategori melumpuhkan." sebutnya. (*)

Baca juga: Effendi Simbolon Usulkan PM Kominfo tentang PSE Lingkup Privat Diperkuat